 |
| Foto bersama Pj Gubernur Aceh Bustami bersama dengan Mendagri Tito Karnavian usai acara penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat di Jakarta Conventional Center, Senayan, Jakarta Senin 8 Juli 2024, acara dimulai pukul 09.00 Wib hingga pukul 11.00 Wib | Foto : Humas BPPA |
Tren7news.com|Banda Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzan, menghadiri acara penting di Jakarta Conventional Center pada Senin, 8 Juli 2023, yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Acara ini dihadiri oleh para Gubernur dari seluruh Indonesia untuk mendengarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Pusat (KPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.
Pentingnya acara ini tergambar dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh LHP LKPP dari BPK RI, menandakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN telah terpenuhi dengan baik. Ketua BPK RI, Isma Yatun, menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan negara lain.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga mengapresiasi Opini WTP ini sebagai hasil dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua kementerian dan lembaga dalam pengelolaan APBN secara baik dan bertanggung jawab. Dia menekankan pentingnya fokus pada hasil dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat untuk membawa kemajuan bagi bangsa.
Bustami Hamzan menyambut baik arahan Presiden Jokowi, menggarisbawahi bahwa keberhasilan keuangan negara bergantung pada kerja sama antarlembaga baik di tingkat nasional maupun daerah. Dia berkomitmen untuk terus meningkatkan pola pengelolaan keuangan Aceh demi kemakmuran rakyat, seiring dengan visi untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang kompetitif dan berkualitas.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, serta sejumlah menteri dan pejabat penting lainnya, menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya dalam menjaga integritas keuangan negara.
Dengan demikian, keberhasilan ini tidak hanya sebagai pencapaian, tetapi juga sebagai langkah penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.***
